Loading...
Akuntansi

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

SISTEMATIKA PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BUKU 1: Kebijakan Umum, Bagan Akun, dan Jurnal Standar , terdiri dari 4 bab :

  1. BAB I. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
  2. BAB II. Kebijakan Umum
  3. BAB III. Bagan Perkiraan Standar
  4. BAB IV. Jurnal Standar

BUKU 2: Pos-pos Neraca

Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di antaranya adalah pembuatan Neraca Daerah. Neraca ini pada dasarnya menggambarkan posisi aset dan kewajiban daerah pada suatu tanggal tertentu, dalam hal ini adalah posisi per 31 Desember tahun tertentu.


Neraca Daerah umumnya berisikan pos-pos neraca Aset Lancar, Investasi Permanen, Aktiva Tetap, Aktiva lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas Dana. Pemahaman mengenai pedoman akuntansi pos-pos neraca tersebut mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debit atau kredit), jurnal standar yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut.

Buku 2 terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu:

  1. BAB I. Pedoman Akuntansi Aset Iancar
  2. BAB II. Pedoman Akuntansi Investasi Perrnanen
  3. BAB IIl. Pedoman Akunlansi Aktiva Tetap
  4. BAB IV. Pedoman Akuntansi Aktiva Lainnya
  5. BAB V. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek
  6. BAB VI. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang
  7. BAB VII. Pedoman Akuntansi Ekuitas Dana

BUKU 3: Pos-pos Perhitungan Anggaran

Pos-pos Perhitungan Anggaran ini merupakan pedoman akuntansi, bertalian dengan penyiapan laporan perhitungan anggaran diharapkan akan membantu pemerintah daerah di dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daera.

Buku 3 terdiri dari 7 (tujuh) bab,yaitu:

  1. BAB I.

Tinggalkan Balasan