Loading...
Buku

Buku Berpihak dan Bertindak Intoleran

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia (UUD RI) 1945 telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Berbagai produk kebijakan turunannya juga telah menegaskan jaminan sebagaimana tertuang dalam Konstitusi. UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik, yang salah satu pasalnya memuat jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan juga telah menjadi landasan bahwa produk hukum internasional itu telah menjadi bagian hukum Indonesia yang mengikat negara untuk menjamin dan memenuhinya.

Namun demikian, jaminan konstitusional dan legal sebagaimana tersedia dalam perundang-undangan Indonesia belum cukup mampu memproteksi kebebasan dasar tersebut. Berbagai pelanggaran kebebasan justru dipicu oleh negara yang terus memproduksi perundang-undangan yang restriktif terhadap warga negara yang memeluk agama/ keyakinan, yang dianggap berbeda dari mainstream. Demikian juga minimnya pengetahuan publik atas kebebasan sipil warga negara, yang kemudian memicu praktik intoleransi dan tindakan kriminal terhadap warga negara lainnya. Dua persoalan inilah yang menjadi tantangan serius pemenuhan jaminan kebebasan sipil, khususnya kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.


Sebagai sebuah perkumpulan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang setara, SETARA Institute memberikan perhatian serius terhadap kondisi-kondisi mutakhir berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perlakuan yang tidak setara yang dialami oleh warga negara dan sejumlah pemeluk agama/ penghayat keyakinan di Indonesia. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk upaya SETARA Institute menginformasikan dan mempromosikan kepada publik tentang kondisi mutakhir dan reguler tentang Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia.

Laporan Tahunan 2008 ini adalah laporan kedua yang dipublikasi oleh SETARA Institute, yang merupakan hasil pemantauan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan. Publikasi ini diharapkan menjadi perhatian banyak pihak terutama pihak negara, yang dalam kerangka hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan faktafakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk perundang

Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia

Untuk Lebih Detailnya, silahkan Download Buku Dibawah ini :

Tinggalkan Balasan