Loading...
Buku

Buku Hukum Otonomi Daerah

Saat ini setidaknya terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, antara lain: (i) Provinsi Aceh berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (ii) Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (iv) Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap suatu daerah dengan otonomi khusus dan istimewa di beberapa daerah di Indonesia merupakan kesepakatan politik pembentuk konstitusi. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khsusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa { ayat (1) }, dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain.1 Ketentuan Pasal 18B ayat (1) tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa).

file Buku download disini :


Tinggalkan Balasan