Loading...
Buku

Buku : Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara

Salah satu cara melihat pencapaian sebuah negara adalah dengan melihat indeks pencapaian yang dikeluarkan lembagalembaga internasional. ada banyak lembaga yang mengeluarkan indeks pencapaian dengan masing-masing metodenya dalam mengukur dan menilai suatu negara. Freedom House, sebuah think-tank di amerika serikat, misalnya, dikenal sebagai lembaga yang punya reputasi tinggi dalam mengukur indeks kebebasan di dunia. begitu juga, reporters sans Frontieres, sebuah lembaga berbasis di Prancis, dikenal sebagai organisasi berwibawa dalam menilai peringkat kebebasan pers. indonesia adalah salah satu negara yang selalu masuk dalam penilaian indeks pencapaian itu. dari berbagai jenis indeks, sayangnya, pencapaian indonesia belum terlalu menggembirakan. baru-baru ini ada tiga indeks pencapain di mana indonesia menempati urutan bawah, yakni indeks kebebasan ekonomi yang menempatkan indonesia pada urutan ke-114 (Fraser institute), indeks persepsi korupsi pada urutan ke-110 (transparency international indonesia) dan indeks kebebasan pers pada urutan ke-117 (reporters sans Frontieres). Kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi di mana kita mengalami penurunan yang serius. Pada awal-awal reformasi, kondisi kebebasan pers kita cukup baik. berdasarkan laporan reporters sans Frontieres, pada 2002, indonesia menduduki urutan ke-57. Gebrakan yang dilakukan Presiden Habibie dalam menghapus siUPP dan dukungannya yang penuh pada reformasi bidang media membuat situasi pers kita cukup bagus. namun, sejak 2004, pencapaian kebebasan pers kita mengalami penurunan.

Keadaan itu sungguh ironis. Ketika kita masih menghadapi berbagai konflik dan upaya untuk konsolidasi akibat transisi politik, pencapaian kebebasan pers kita cukup bagus, namun ketika pemerintahan semakin stabil, pencapaian kebebasan pers kita justru anjlok. ada berbagai sebab yang membuat indeks pencapaian kita menurun. salah satunya adalah munculnya aturan-aturan yang menghambat media dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan pemilik modal terhadap pekerja pers. Undang-undang Pers kerap tak mampu menghadapi berbagai produk hukum baru dalam melindungi wartawan. Meskipun UU Pers mengakui hak-hak wartawan untuk mencari dan menyebarluaskan informasi, tidak ada aturan yang jelas menyangkut sanksi jika wartawan atau pekerja media mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan. Undang-undang yang ada sering kali merugikan pekerja media ketimbang mendukung mereka. ada sekitar 20 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kerahasiaan negara, keamanan nasional, dan rahasia perdagangan, di mana wartawan akan kesulitan jika mereka ingin mengungkap isu seputar masalah ini. dengan sangat mudah, mereka bisa terperangkap oleh aturan kerahasiaan yang dijamin undang-undang jika mereka tidak hatihati berurusan dengan persoalan ini. Pada 2008, Lembaga bantuan Hukum, mencatat ada 32 kasus tuntutan hukum kepada media dan pekerja pers. sebagian dari kasus itu terkait dengan pemberitaan yang dinilai merugikan pihak-pihak tertentu. selama periode yang sama, menurut laporan aliansi jurnalis independen (aji), setidaknya ada 60 kasus kekerasan menimpa wartawan, berupa penyerangan, ancaman, pengusiran, hingga penyanderaan. Kondisi memprihatinkan juga terjadi dalam bidang buku dan perfilman, dua bidang lain menyangkut kebebasan berekspresi. Meski upaya perbaikan terus diupayakan, pelarangan buku dan film masih terjadi. seperti bisa dilihat dalam lampiran buku kecil ini, kejaksaan masih terus saja memainkan peran lamanya dalam


menyensor dan melarang buku. buku-buku yang benuansa ideologi tertentu (komunisme, khususnya PKi) tetap dicurigai dan dilarang terbit. begitu juga, film yang dinilai bertentangan dengan sikap pemerintah, seperti film Balibo, dilarang beredar. buku kecil ini berangkat dari kegundahan buruknya kondisi kebebasan berekspresi di indonesia. sejatinya, setelah sepuluh tahun reformasi, kondisi kebebasan kita semakin baik. Politik yang semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus semestinya diiringi dengan pencapaian di bidang lain, khususnya pers, buku, dan film. buku tipis ini diniatkan sebagai kertas kebijakan (policy paper) yang bisa digunakan oleh para politisi, pengambil keputusan, dan pemimpin negeri ini untuk melihat persoalan seputar kebebasan berekspresi di indonesia. ditulis secara ringkas dan padat, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang persoalan yang kita hadapi. Penulisan buku ini melewati proses yang agak panjang dan melibatkan berbagai pihak. Untuk memperkaya dan mem perkuat data, dua diskusi terbatas telah diselenggarakan dengan mengundang beberapa ahli dan penggiat dalam bidang kebebasan berekspresi seperti agus sudibyo (pers), ayu Utami (buku), dan eric sasono (film). Kritik, komenar, dan masukan dari mereka sangat berguna untuk memperbaiki mutu buku ini. akhirnya, semoga buku kecil ini bisa menjadi pegangan untuk siapa saja yang peduli kebebasan berekspresi, khususnya para pengambil keputusan. Memperbaiki suatu masa lah dimulai dengan mengurai permasalahan itu dan men cari akar penyebabnya. buku ini berusaha mengungkapkan akar persoalan itu dan berupaya memberikan usulan-usulan perbaikannya. tugas para pengambil keputusan adalah membaca dan mempertimbangkannya agar bisa dijadikan kebijakan yang efektif.

Tinggalkan Balasan