Loading...
Buku

Jurnal Federasi Kedaerahan Berdasarkan UUD 1945

Menurut Konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat dicerna dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik“. Dengan demikian dari pasal tersebut sudah tercermin bentuk negara Indonesia dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terinci sesuai dengan pemberian pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Bentuk negara kesatuan Indonesia  akan melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana di atur dalam aline ke IV pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai langkah dalam mencapai tujuan tersebut dilaksanakanlah sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.  Adapun ketetkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk Negara Republik Indonesia ditegaskan pada Pasal 18 UUD NRI ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada ayat (5) juga ditegaskan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.  Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menjelaskan secara terinci tentang kekuasaan/urusan pemerintah pusat yaitu meliputi : a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yuistisi, e. moneter dan fiskal nasional, f. agama “.Unsur bentuk negara federal lainnya ditunjukkan dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah jounto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan kajian atas Bentuk Negara Republik Indonesia ditinjau dari pengaturan pemerintahan daerah dalam peraturan perundangundangan.

Tinggalkan Balasan