Loading...
Buku

Modul K13 Tata Urutan Peraturan Perndang Undangan

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

  • 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
  • 3.3.1 Menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011.
  • 3.3.2 Menjelaskan proses pembuatan Undang-undang.
  • 3.3.3 Memberikan contoh sikap taat terhadap peraturan Perundang-undangan dilingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Mempelajari peraturan perundangan-undangan pasti tidak terlepas tentang hukum di Indonesia. Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Suatu masyarakat/negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum
tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.


Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, materi undangundang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BACA : Hieraraki Tata Urutan Perundang Undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertuli maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat.

Full Modul Download Disini :

2 comments

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: