Loading...
Opini

6 Catatan Penyimpangan Terhadap UUD 1945

Perhelatan skema pemerintahan di Indonesia tidak akan terlepas dari UUD 1945 sebagai klausul dasar dalam berbangsa dan bernegara. UUD 1945 sendir memiliki arti manual book untuk menjalankan pemerintahan sebagai cara terbaik untuk dilakukan karena sifatnya yang bersumber dari Pancasila. Beberapa waktu belakangan ini banyak sekali perhelatan kenegaraan yang memiliki penyimpangan terhadap konsensus tersebut. Padahal, negara Indonesia akan maju dan mampu berkembang jika mampu memenuhi ke lima sila yang sudah dijabarkan secara gamblang dalam sebuah buku bernama UUD 1945 tersebut. Berikut ini beberapa catatan penyimpanan terkait demokrasi dari bangsa Indonesia :

Era Demokrasi Parlementer :


  1. Dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, RIS dan UUDS 1950;
  2. Tidak stabil karena banyak partai dan ideology oriented;
  3. Yang diperjuangkan bukan kepentingan bangsa dan negara, tetapi kepentingan golongan dan partai;
  4. Berkembangnya oposisi yang desduktrif;
  5. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945, meletakkan tanggungjawab pemerintah kepada Komite Nasional, maka sejak itu lahirlah sistem pemerintahan parlementer;
  6. Maklumat Wakil Presiden No.X tertanggal 16 Oktober Tahun 1945, berisikan bahwa sebelum terbentuk MPR dan DPR maka Komite Nasional diserahi kekuasaan legeslatif dan ikut serta menetapkan GBHN.

 

Era Demokrasi Terpimpin :

  1. Pembubaran konstituate;
  2. Pembubaran parlemen;
  3. Pembubaran partai oposisi, seperti Masjuni dan PSI;
  4. Pelarang penerbitan surat-surat kabar yang korektif;
  5. Pengawasan secara ketatt aktivtas – aktivitas orpol dan ormas yang dilanjutkan dengan pembubaran Manikebau, BPS dan Partai Murba;
  6. Pengangkatan satu orang yang sama untuk menjadi menteri Penasihat Hukum Presiden merangkap Menteri Kehakiman/Ketua MA dan merangkap pula sebagai Menteri kehakiman;
  7. Pengangkat Presiden seumur hidup melalui Tap MPRS;
  8. Ketua DPA adalah Presiden;

 

Tinggalkan Balasan