Loading...
Opini

Penambangan Pasir Dengan Alat Berat: Pengusaha Tambang Pasir Melanggar Kesepakatan

Beberapa waktu lalu pengusaha tambang pasir yang menjalankan usahanya di Sungai Progo, Dusun Talkondo, Srandakan, Bantul dituding membohongi masyarakat terkait urusan perizinan. Saat sosialisasi pengusaha mengaku akan menggunakan mesin sedot bukan excavator atau alat berat tetapi ketika izin penambangan turun ternyata yang beroperasi bukan mesin sedot melainkan excavator atau alat berat. Hal ini menimbulkan penolakan dari warga sekitar Sungai Progo.

Ketua Kelompok Tani Bismo, Dusun Talkondo, Srandakan, Bantul, Sarjiyo, mengatakan, sejak awal sosialisasi memang sudah ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tambang pasir. Hal itu diperkuat dengan dilanggarnya kesepakatan antara warga dengan pengusaha tambang pasir. Dalam kesepakatan itu, kata Sarjiyo ada poin jika penambangan dilakukan dengan mesin sedot bukan alat berat. Namun, ketika sudah beroperasi justru alat berat malah yang digunakan. Sikap warga yang sudah setuju itu kemudian dijadikan dasar untuk mengurus izin penambangan pasir ke pemerintah.


Oleh karena itu, Sarjiyo meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan. Selain merusak lingkungan, hal ini juga akan menenggelamkan lahan pertanian warga yang mencapai 16 hektare. Menurutnya penolakan warga sekarang ini tidak hanya dari Talkondo, tetapi meluap hingga masyarakat sisi barat sungai atau dari warga Kulon Progo.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, permasalahan ini pasti menimbulkan banyak penolakan yang dilakukan oleh warga sekitar. Banyak warga yang tidak setuju jika penambangan pasir dilakukan dengan alat berat karena banyak dampak merugikan yang akan terjadi. Seperti, penurunan volume air Sungai Progo hingga mengakibatkan sumur milik warga sekitar lambat laun menjadi kering, warga pun mengaku kesulitan untuk melakukan irigasi, serta terjadi polusi udara sekitar Sungai Progo akibat alat berat dan truk yang berlalu-lalang, kerusakan infrastruktur yang dilalui truk tersebut. Bahkan penolakan penambangan pasir menggunakan alat berat meluas hingga ke berbagai daerah sekitar Sungai Progo. Awalnya pengusaha tambang pasir memang meminta izin kepada warga sekitar, namun ternyata pengusaha tambang pasir melanggar izin tersebut.

Sejak awal warga memperbolehkan pengusaha tambang pasir untuk melakukan penambangan karena mereka mengatakan penambangan akan dilakukan dengan mesin sedot, sehingga meminimalkan akibat yang akan ditimbulkan dari penambangan pasir, bukan alat berat atau excavator yang memungkinkan akibat yang besar, seperti kerusakan infrastruktur, kekeringan sumur milik warga, dan kerusakan lingkungan. Setelah digali informasi, penambangan pasir ini dilakukan sudah hampir bertahun-tahun, dan setiap harinya banyak truk yang berlalu lalang masuk ke wilayah penambangan hingga menimbulkan kerusakan infrastruktur, yaitu jalan yang dilalui oleh truk.

Dari permasalahan yang telah terjadi, seharusnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi dan tindak lanjut tentang perizinan penambangan pasir di Sungai Progo. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus melakukan survei dilapangan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tambang pasir. Selain itu, musyawarah juga diperlukan bagi pengusaha tambang pasir dan warga sekitar agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan pelanggaran penggunaan alat berat yang dilakukan oleh penambang pasir.

Pengusaha tambang pasir pun seharusnya bisa bertanggungjawab terhadap akibat yang akan ditimbulkan dari penambangan yang mereka lakukan di Sungai Progo, Dusun Talkando, Srandakan, Bantul, agar tidak terjadi permasalahan antara pengusaha tambang pasir dengan warga sekitar Sungai Progo. Pengusaha tambang pasir pun sudah seharusnya melakukan kesepakatannya dengan warga sekitar terkait tidak diperbolehkannya alat berat seperti excavator beroperasi di Sungai Progo. Sosialisasi kepada pengusaha tambang pasir tentang apa saja akibat dan sanksi apa yang akan mereka peroleh jika menimbulkan kerusakan lingkungan di daerah penambangan pun juga harus dilakukan agar nantinya mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan sekitar daerah penambangan.

Apabila pengusaha tambang pasir masih saja melakukan pelanggaran hingga menimbulkan banyak kerusakan lingkungan karena usahanya menambang pasir, perlu diberikan sanksi tegas dan bertanggungjawab untuk melakukan reklamasi atau pemulihan kembali lahan bekas tambang.

Campur tangan warga pun diperlukan dalam mengawasi jalannya penambangan pasir dan menjalin hubungan baik dengan para pengusaha tambang untuk memudahkan pengawasan terkait penambangan pasir.

Penulis Siswa SMADABA

Luthfia Fitri Alifa  dan Rafadila Febriana

Tinggalkan Balasan