Loading...
Opini

Ancam Pelanggaran HAM, Klaim BPJS Bantul Terlambat

Berbagai masalah kesehatan yang melanda Indonesia semakin lama semakin kompleks. Bukan hanya penyakit menular saja akan tetapi penyakit tidak menular kini menjadi hal serius untuk ditangani. Oleh sebab itu pemerintah  Indonesia membentuk Badan Hukum Publik yang betanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dikenal sebagai BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ). Dengan adanya badan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan harapan hidup bagi masyarakat Indonesia.

Sejak berlakunya BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) pada 1 Januari 2014, masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan karena dengan adanya BPJS segala biaya operasional akan mendapatkan keringanan pembayaran. Pelayanan kesehatan melalui BPJS ini dapat diakses oleh semua kalangan, mulai dari masyarakat golongan bawah, menengah, dan menengah atas. Oleh sebab itu semua orang berusaha untuk dapat memiliki kartu jaminan BPJS.


Tetapi dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa masalah salah satunya adalah permasalahan yang terjadi di RS Panembahan Senopati yaitu tentang permasalahan pencairan dana dari pemerintah ke RS Panembahan Senopati yang tersendat. Seperti yang telah dituangkan dalam pasal UUD 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga hak – hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat akan terhambat akibat dari kesalahan dari pihak pihak yang terkait. Jika permasalah tersebut tidak kunjung terselesaikan maka masyarakat akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan dalam hal kesehatan yang memdai. Permasalahan ini sebenarnya telah di urus oleh pihak rumah sakit akan tetapi belum juga adanya kepastian dari kantor pusat. Pihak rumah sakit telah berupaya untuk mengandalkan devisa yang masih tersedia akan tetapi devisa tersebut terancam tidak cukup. Hal tersebut lama kelamaan tentu saja akan berdampak pada pelayanan terhadap para pasien, terutama masyarakat dari kalangan kurang mampu.

Permasalahan akibat dari keterlambatan klaim BPJS ini seharusnya dapat diatasi dengan melibatkan peran seluruh pihak terkait termasuk masyarakat Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa manfaat dari BPJS dapat dirasakan setelah menunaikan kewajiban untuk membayar iuran secara rutin sesuai dengan kemampuan setiap masyarakat. Masyarakat yang tidak membayar iuran secara rutin akan dikenai sanksi bahkan dapat mengalami penghentian sementara sampai dengan dilunasinya tunggakan iuran yang berjalan.

Keterlambatan dalam pemberian klaim BPJS  dapat pula terjadi akibat berkas klaim pasien rawat inap yang tidak lengkap sehingga harus dikembalikan untuk dilengakapi oleh dokter yang bertanggung jawab. Hal tersebut dapat ditanggulangi apabila setiap masyarakat telah memenuhi persyaratan lengkap. Dibutuhkan pula peran dari petugas untuk aktif dalam memeriksa secara teliti persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pasien serta memberikan informasi kepada masyarakat serta dokter terkait dengan syarat penggunaan BPJS.

Seharusnya pemerintah dapat mencari jalan keluar yang tepat sehingga jaminan kesehatan yang seharusnya dapat digunakan untuk menegakan Hak Asasi Manusia terlaksana dengan baik dan teratur. Karena terjaminnya kesehatan penduduk di suatu negara menandakan berhasilnya pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu seharusnya program BPJS ini tidak merepotkan banyak pihak seperti rumah sakit, dokter, dan terutama pasien yang berhak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan sebagai jaminan kesehatan. Karena pada dasarnya seluruh uang yang masuk ke negara akan dikembalikan kembali pada masyarakat untuk menunjang kebutuhan masyarakat itu sendiri  .

Penulis siswa SMADABA

EKSA ZHENINDO H.A  dan KADEK PRADNYA NARESWARI

Tinggalkan Balasan