Loading...
Opini

Menyuarakan Hak dan Polemik NYIA

Utusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi pengungsian warga terdampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo, DIY. Salah seorang warga di pengungsian bernama Sofyan mengatakan, mereka mengadukan pemerintah daerah, PT Angkasa Pura I (Persero) atau API I hingga aparat keamanan kepada Komnas HAM Sebab, pihak-pihak yang diadukan itu dinggap semena-mena, berpihak, ada tindak kekerasan, dan eksekusi dirasa tidak manusiawi. Keluhan Sofyan dan warga terdampak lainnya mulai dari soal proses pengambilan barang secara paksa, pengusiran, hingga pencongkelan pintu rumah.

Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo tak henti hentinya menimbulkan pro kontra. Terutama dari dua pihak berbeda kepentingan yang saling berpolemik. Pihak PT Angkasa Pura tentunya ingin proyek pembangunan bandara berjalan dengan lancar. Namun disisi lain masyarakat Kulon Progo, selaku pemilik tanah banyak yang enggan menyerahkan atau menjual tanah miliknya kepada PT Angkasa Pura. Mereka juga tidak ingin pemukiman yang mereka tempati selama ini harus dihancurkan. Permasalahan seperti ini umum ditemui dalam sebuah pembangunan proyek terutama yang menggunakan lahan milik rakyat. PT Angkasa Pura memang memiliki hak untuk melakukan pengosongan lahan milik warga, namun yang patut garis bawahi, dalam prosesnya pihak PT Angkasa Pura melakukan tindakan yang melanggar hak warga negara. Yang lebih miris lagi aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru berbuat semena-mena. Dari yang tertulis dakam portal berita, pelanggaran hak terjadi dalam proses pengosongan dan penggusuran, tindak kekerasan seperti pemukulan menyebabkan warga mengalami luka di bagian kepala, bibir, dan tangan, diduga kena pukul oknum aparat keamanan. Dalam kasus lain, terjadi penghancuran fasilitas fasilitas umum secara paksa. Gereja Palihan contohnya, yang dihancurkan tepat setelah malam Natal. Bahkan Masjid Al-Hidayah, meteran listriknya dicabut secara paksa. Semua peralatan masjid, seperti pengeras suara, lampu, pompa air wudhu, dan peralatan yang membutuhkan arus listrik lain tidak bisa berfungsi. Kasus diatas dapat dikatakan sebagai kasus pelanggaran hak milik seseorang dan menghalangi hak seseorang untuk beribadah. Tidak hanya itu masyarakat juga tidak mendapat hak perlindungan dari pemerintah.


Dari banyaknya masalah yang ada, dibutuhkan solusi yang tepat agar tidak merugikan kedua belah pihak. Pihak Pemerintah dan PT Angkasa Pura sebaiknya mensosialisaikan tujuan mereka membangun bandara di Kulon Progo. PT Angkasa Pura harus benar-benar meyakinkan masyarakat akan kompensasi, ganti rugi yang layak dan penyediaan pemukiman baru yang memadai. Masyarakat harus diberitahu bahwa nantinya pembangunan bandara merupakan proyek penting bagi pembangunan Indonesia yang akan memajukan infrastruktur dan sarana transportasi khususnya di Yogyakarta. Masyarakat juga harus diberi sosialisasi mengenai berbagai lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan banyak membawa dampak poitif dan memajukan perekonomian warga sekitar. Dengan hal-hal seperti ini warga yang belum mau pindah diharapkan akan menjadi sadar akan hubungan timbal balik, dari peranan dan partisipasi mereka dengan hasil yang akan mereka dapatkan.

Dialog dan musyawarah yang mempertemukan pemerintah, PT Angkasa Pura, dan masyarakat Kulonprogo perlu diadakan. Melalui dialog warga mempunyai kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dan mengutarakan masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah agar nantinya dapat dicari penyelesaiannya secara bersama sama. Seperti contohnya jika warga merasa mendapat ancaman, atau mendapati tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, mereka berhak melapor agar nanti tidak akan terulang lagi hal serupa. Pemerintah, lebih khususnya aparat keamaman dalam melakukan pengosongan dan penggusuran hendaknya tidak menggunakan bentuk kekerasan seperti yang sudah terjadi. Tindak tegas memang perlu diterapkan, namun bukan dengan cara yang kasar. Jika hal seperti ini terus dilakukan bukan tidak mungkin jika malah semakin banyak masyarakat yang memberontak. Pendekatan sosial adalah salah satu cara agar masyarakat mudah dibujuk untuk meninggalkan pemukiman mereka. Melalui berbagai alternatif solusi yang ada, diharapkan polemik pembangunan bandara di Kulonprogo segera terelesaikan, sehingga nantinya tidak ada lagi kasus pelanggaran hak masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat tidak ada yang merasa terugikan. Apabila hambatan telah terselsesaikan, hendaknya masyarakat, PT Angkasa Pura, dan pemerintah lebih mempererat kerjasama demi kesuksesan penyelenggaraan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.

Ditulis Oleh denita

Tinggalkan Balasan