Loading...
Opini

Penolakan Pasien BPJS Rentan Pelanggaran HAM

            Permasalahan kesehatan di Indonesia hingga saat ini masih banyak yang harus diperbaiki. Yang terjadi saat ini, pasien pemegang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sering ditolak oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit beralasan bahwa rumah sakit tersebut sudah penuh dan tidak ada kamar kosong yang mampu menampung pasien lagi. Alhasil, pasien pemegang BPJS yang notabennya dari kalangan bawah harus pulang tanpa mendapatkan penanganan medis. Menurut Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo, fenomena tersebut terjadi karena rumah sakit juga tidak mau merugi. Sebab, rumah sakit juga membutuhkan cash flow, sementara klaim BPJS memakan waktu yang cukup lama.

Setelah dilakukan investigasi berupa pengecekan kamar di rumah sakit, hasil investigasi terkuak bahwa sebenarnya ada beberapa kamar yang kosong, namun rumah sakit mengklaim seluruh kamar telah terisi pasien. Kendala likuiditas inilah yang menjadi ajang kucing-kucingan oleh pihak rumah sakit saat menerima pasien peserta BPJS Kesehatan, khususnya rumah sakit swasta di berbagai daerah Indonesia. Fakta lainnya yaitu masih minimnya kesadaran peserta BPJS untuk membayar iuran tiap bulannya. Padahal hal tersebut dapat membebankan anggaran BPJS kesehatan sehingga defisit pun tak terelakan lagi.


Tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut tidak patut dibenarkan. Bahkan hal tersebut menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya dapat segera ditangani. Semua masyarakat di Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Dan faktanya yang terjadi, rumah sakit di berbagai daerah Indonesia sering menolak pasien BPJS dengan alasan bahwa rumah sakit tersebut telah penuh, padahal sebenarnya belum penuh bahkan banyak kamar yang masih kosong.  Menurut saya hal ini tidak benar, karena walaupun pasien tersebut hanya menggunakan kartu BPJS dan tidak menggunakan cash, tetapi mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan kesehatan.

Menurut pendapat saya, solusi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah yang terjadi antara pihak rumah sakit, pihak BPJS, dan pasien peserta BPJS tersebut yaitu dengan membicarakan bersama/musyawarah mengenai klaim BPJS yang memakan waktu lama tersebut. Pihak rumah sakit juga harus tetap melayani pasien yang membutuhkan penanganan kesehatan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada pasien. Walaupun pihak rumah sakit tidak langsung menerima cash dari pasien BPJS tetapi mereka harus ingat bahwa sudah kewajiban mereka untuk melayani dan menangani seseorang yang membutuhkan perawatan dan pengobatan. Sehingga dengan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai seorang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan maka hal-hal yang bertentangan dengan hak dan kewajiban mereka dapat terhindarkan. Tetapi dalam hal ini pasien peserta BPJS juga harus ikut dan mendukung pihak rumah sakit agar mereka dapat menjalankan serta memenuhi hak dan kewajiban mereka yaitu dengan memiliki kesadaran penuh para pasien BPJS untuk membayar iuran di setiap bulannya.

Selain itu, pemerintah juga harus turun tangan dan ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini, agar semua pihak yang terkait tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya campur tangan pemerintah pasti akan lebih menemukan titik terang terhadap permasalahan yang sering terjadi di berbagai rumah sakit di Indonesia ini. Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, tetapi hingga saat ini belum juga terselesaikan hingga tuntas. Bahkan masih sering terjadi penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan oleh rumah sakit swasta di Indonesia. Sehingga BPJS Kesehatan sudah seperti menjadi momok besar bagi keberlangsungan likuiditas rumah sakit. Hal ini harus segera ditangani, karena apabila permasalahan ini tidak segera terselesaikan akan berdampak buruk bagi semua pihak yang terkait. Apalagi jika ada pasien yang ditolak dan bahkan kehilanggan nyawa akibat tidak mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit. Oleh karena itu untuk menyukseskan usaha dalam menyelesaikan permasalahan ini, semua pihak juga harus ikut berkontribusi penuh demi tercapainya hasil dan mufakat yang sesuai dengan harapan. Sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi dalam pelayanan di rumah sakit dan permasalahan yang merugikan berbagai pihak.

artikel By Fenny SMADABA

Tinggalkan Balasan