Loading...
Opini

Revisi KUHP : FATAL EROR

 Polemik Revisi KUHP dalam Kasus Korupsi

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.Akhir akhir ini banyak berita tentang diperbarui atau diubahnya KUHP.Munculah Rancangan Undang Undang KUHP atau RUU KUHP yang rencananya akan di sahkan pada tanggal 24  September 2019.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk keadilan dan Demokrasi menggelar aksi saat car free day (CFD) dikawasan Bundaran HI pada hari Minggu tanggal 15 September 2019.Mereka tidak setuju dengan rancangan KUHP tersebut karena pengesahan tersebut dirasa sebagai pemaksaan.Mereka membawa poster bertuliskan “Hapus pasal pasal anti demokrasi” “Tunda RKUHP! Hapus pasal ngawur!”.Meski begitu banyak juga yang menerima RUU KUHP ini dan ingin disahkan secepatnya.


Banyak sekali pasal pasal yang diperbarui dalam RUU KUHP ini.Karena rancangan ini telah direncanakan selama 50 tahun oleh DPR.Salah satu pasal yang menjadi kontroversi adalah pasal tentang mengkritik Presiden atau Wakil Presiden.Pada pasal 218 RKUHP yang menyebut bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp 200 juta).Dan dilanjutkan oleh pasal selanjutnya.Saya beropini bahwa pasal ini tidak perlu disahkan nantinya,karena masyarakat berhak mengkritik Presiden atau Wakil Presiden nya sebagai bentuk mengingatkan atau merubah Presiden atau Wakil Presiden nya menjadi lebih baik dan diterima oleh warga negaranya.Presiden tak akan ada jika tidak ada masyarakat yang seharusnya ia bimbing,Presiden juga tidak ada jika bukan masyarakat yang memilh.

Kemudian pasal tentang aborsi yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sedangkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam RKUHP lebih ringan menjadi 2 tahun.Dalam KUHP sebelumnya hukuman pidana bagi koruptor paling sedikit 4 tahun.Saya juga tidak setuju dengan hal tersebut.Memang aborsi sama saja dengan membunuh tetapi korupsi itu mengambil uang negara untuk diri sendiri.Yang dimana bukan pemerintah saja yang rugi,warga negara pun akan merasa rugi dan kecewa.Apalagi banyak koruptor di Indonesia,seharusnya para koruptor dipidana dengan hukuman lebih dari 2 tahun atau mungkin lebih dari 4 tahun.

Dan masih banyak pasal pasal lain yang membuat masyarakat indonesia tidak setuju dengan adanya RKUHP ini.Bahkan ada yang memaksa Presiden kita Bapak Ir.H.Joko Widodo untuk tidak menyetujui RKUHP.Meskipun begitu ada juga masyarakat yang ingin RKUHP ini cepat disahkan untuk melindungi dirinya dalam hal tertentu.Tetapi saya sebagai salah satu warga Indonesia tidak setuju dengan RKUHP ini dengan alasan pasal pasal nya yang menurut saya terlalu aneh,dan hukuman yang diajukan pun tidak setara dengan permasalahan nya.Berapa hari lagi RKUHP ini akan disahkan,lihat saja nantinya apakah RKUHP ini akan cocok bagi warga negara Indonesia atau malah sebaliknya.

Penulis

Rima Kamila N.A Siswi SMP YPK Bontang

Tinggalkan Balasan