Loading...
Materi PembelajaranPembelajaran

5 Macam Teori Kedaulatan Negara di Dunia

Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan yang ada pada pemerintahan negara berasal dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan kekuasaan kepada penguasa yang dianggap menjadi wakil-Nya di bumi.  Asal-usul negara dan keluarga-keluarga yang memerintah suatu negara dikembalikan hingga kepada para dewa. Misalnya raja Iskandar Zulkarnaen dinyatakan sebagai putra Zeus Ammon; Tenno Heiko di Jepang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari (sebelum perang dunia II); kemudian kerajaan Jawa Kuno, yang memandang rajanya sebagai titisan Brahmana. Penganut teori Ketuhanan ialah Friedrich Julius Stahl (1802-1861).

Teori Kedaulatan Raja

Ajaran kedaulatan raja beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi negara. Pandangan ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Raja dalam hal ini bahkan dianggap sebagai pemimpin suci yang dipilih termasuk sebagai pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya. Padmo Wahjono menyatakan kedaulatan raja dalam hal ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja.


Misalnya, teori-teori kekuasaan jasmani atau teori-teori perjanjian dari pada Thomas Hobbe, ajaran ini sampai pada puncaknya pada ajaran yang berslogan “i’etat cest moi”. Jika ajaran kedaulatan raja  pada mulanya dapat diterima oleh rakyat maka lama-kelamaan ia ditolak bahkan dibenci oleh karena sifat raja yang sewenang-wenang. Rakyat tidak dapat tempat perlindungan lagi dari raja dan disana sini rakyat mulai sadar bahwa keadaan semacam itu tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak itu mulailah muncul ajaran-ajaran baru yang memberi jaminan kepada rakyat yang sewajarnya. Diantaranya adalah ajaran dari monarchomachen hendak membatasi kekuasaan raja. Baru kemudian muncul ajaran kedaulatan rakyat dari Rousseau yang disusul dengan pemberontakan rakyat

baca : Kedaulatan NKRI Berdasarkan UUD 1945

Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintah mendapat kekuasaan dari rakyat yang kemudian disebut dengan pemerintahan demokratis. Pelopor paham kedaulatan rakyat antara lain:

1) John Locke (1632-1704)

Bukunya yang berjudul Two Treaties of Government (Dua Risalah tentang Pemerintahan, 1690) menyatakan bahwa semua pemerintah yang sah bertumpu pada persetujuan yang diperintah. Teorinya mengandung usaha membatasi kekuasaan raja yang bertindak sewenang-wenang dengan konstitusi. Dia pelopor monarki konstitusional (kerajaan yang berundang-undang dasar). Menurut John Locke manusia lahir mempunyai hak-hak pokok ialah hak hidup, hak kemerdekaan diri, dan hak milik. Negara terjadi karena adanya perjanjian warga negara dan bertujuan untuk menjamin hak asasi tersebut. Agar hak asasi itu dapat terjamin dan raja tidak melarangnya, maka kekuasaan raja yang mutlak (sewenangwenang) harus dibatasi dengan konstitusi.

baca : Kedaulatan NKRI Berdasarkan UUD 1945

2) Montesquieu (1688 – 1755)

Dalam bukunya L’esprit des Lois (Semangat Hukum, 1748), Montesquieu berpendapat tentang Trias Politica. Ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili). Ketiga kekuasaan itu harus dipisahkan dan dipegang oleh badan yang berdiri sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi sehingga dapat menjamin hak dan kebebasan warga negara.

3) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Bukunya berjudul Du Contract Social (Perjanjian Masyarakat),

memuat tentang kodrat manusia sejak lahir yaitu sama dan merdeka, tapi kemudian dalam hubungan kenegaraan menjadi tidak bebas karena harus tunduk pada aturan negara. Manusia dalam masyarakat dianggap telah mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk badan penyelenggara ketertiban dalam masyarakat yaitu pemerintah. Pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat yang berdaulat dan melakukan kekuasaannya itu atas nama rakyat. Pengaruh teori ini menjadi dasar aliran politik revolusioner (Revolusi Perancis 1789).

Teori Kedaulatan Negara

Ajaran ini menyatakan bahwa negara adalah suatu kodrat alam, sejak lahirnya negara kedaulatan itu ada, maka negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Hukum dan segala kegiatan pemerintah merupakan kehendak negara, maka negara tidak Dapat dibatasi oleh hukum, karena hukum itu buatan negara. Oleh karena negara itu abstrak, maka Kekuasaannya diserahkan kepada penguasa suatu negara. Jadi, pada kenyataannya penguasalah yang memegang kedaulatan negara itu, sehingga membentuk negara dengan pemerintahan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Misalnya, Italia pada masa pemerintahan Mussolini dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Penganut teori ini adalah Paul Laband (1879-1958) dan Jellinek (1851-1911).

Teori Kedaulatan Hukum

Menurut ajaran ini hukum berada di atas segalanya, dan mempunyai martabat lebih tinggi daripada negara. Negara seharusnya menjadi negara hukum. Hal ini berarti setiap tindakan harus didasarkan atas hukum. Sedangkan hukum itu sendiri bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Misalnya Indonesia menganut hukum modern, kemudian negara Amerika dan Eropa yang menganut hukum murni.

Pelopor teori ini ialah Profesor Mr. Krabbe (Belanda) dan Leon Duguit (Perancis). Teori ini menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum, karena itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang mempelopori aliran ini berpendapat bahwa negara sudah seharusnya negara hukum (rechtstaat) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

Menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum adalah rasa hukum, yang terdapat di masyarakat. Rasa hukum ini dalam bentuknya masih sederhana atau primitif, dan dalam bentuknya yang telah maju disebut kesadaran hukum Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran teori kedaulatan negara.

Download Materi disini :

Modul Pembelajaran PPKn Bentuk dan Kedaulatan NKRI

One comment

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: