Loading...
Materi PembelajaranPembelajaran

Isi Alenia Pembukaan Undang Undang Dasar 1945

Alinea Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusian dan perkeadilan dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan perkemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain.

Alinea pertama ini juga bermakna bahwa nasionalisme atau kebangsaan yang dianut Indonesia bukanlah nasionalisme sempit (chauvinism), tetapi sebuah nasionalisme yang hidup dan berada pada lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Alinea ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.


Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Ir. Soekarno,

Internasionalisme (kemanusiaan) tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar kuat di dalam buminya nasionalisme (kebangsaan). Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.” (Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945).

Dengan demikian, dapat diambil intisari terkait makna alinea pertama UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

  1. Memberi landasan subjektif bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan.
  2. Memberi landasan objektif bagi bangsa Indonesia untuk membantu perjuangan negara-negara lainnya yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan.
  3. Menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme sempit (chauvinism), tetapi nasionalisme yang hidup pada lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa dunia.

Alinea Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

baca : Hakikat Nilai Nilai Pancasila

Negara yang “merdeka” berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. “Bersatu” menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. ”Berdaulat” mengandung makna sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa, tanpa campur tangan negara lain. “Adil” mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Hubungan antara negara dan warga negara, warga negara dan warga negara, warga negara dan warga masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Makna “makmur” menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara materiil, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagian spiritual/batin. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, tetapi kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara.

Dengan demikian, dapat diambil intisari terkait makna alinea kedua UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

  1. Wujud kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan.
  2. Memberikan kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa.
  3. Memuat cita-cita nasional yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat motivasi riil dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan.

Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani, dan rohani.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Soekarno dalam Sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945,

Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan”.

baca : Materi Perumusan dan Penetapan UUD 1945

Dengan demikian, dapat diambil intisari terkait makna alinea ketiga UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

  1. Memuat motivasi spiritual bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan, dan memiliki jiwa yang terkait pada Tuhan.
  2. Memuat motivasi riil dan material bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk merdeka.
  3. Memuat keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat serta jasmani dan rohani bagi bangsa Indonesia.

Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib menaati hukum.

Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan dimana pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan dimana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertingi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat.

Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

 

 

Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ”…

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam Pembukaan. Maka, secara yuridis-konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

Dengan demikian, dapat diambil intisari terkait makna alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

  1. Memuat tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Memuat pentingnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan konstitusi (negara hukum).
  3. Memuat prinsip bentuk negara Republik Indonesia.
  4. Memuat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Referensi bisa di download disini :

Modul PPKn K13 Edisi 2018 Analisis Pembukaan UUD 1945

Tinggalkan Balasan