Loading...
Materi PembelajaranPembelajaran

Materi Ajar Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan

 

  1. Bentuk-bentuk kerja sama di bidang pertahanan negara

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sedangkan fungsinya adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pengertian  Pertahanan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Komponen utama dalam bidang pertahanan ini adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:

  1. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
  2. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
  3. Menjalankan Operasi Militer Selain Perang;

d.Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (pasal 10)


Jadi, bentuk kerja sama di bidang pertahanan antara lain:

  1. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah diwujudkan dalam bentuk:
  • Pelatihan Dasar Kemiliteran

Salah satu komponen warga negara yang mendapat dasar militer, yaitu unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela negara. Ikut organisasi Menwa merupakan hak setiap mahasiswa. Namun setelah masuk menjadi organisasi Menwa, mereka harus mengikuti latihan dasar bela negara.

  • Pengabdian Sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai pertahanan negara sangat penting dan strategis
  • Melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
    Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga, pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui penddikan kewarganegaraan. Pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara.
  1. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa

Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Beberapa profesi yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya antara lain adalah PMI, TIM SAR, POLRI, Paramedis, dan petugas bantuan sosial.

  1. Menjalankan Operasi Militer Selain Perang diwujudkan oleh TNI dan warga bekerja sama mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, membantu menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan/baksos, sampai pencarian dan pertolongan kecelakaan.

d.Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional diwujudkan dalam bentuk kerjasama seperti TNI melakukan pengiriman satgaskes (Satuan Tugas kesehatan TNI) ke Papua untuk mengatasi masalah gizi buruk dan penyakit campak di wilayah Timika, Papua dan Papua Barat, Indonesia mengirimkan tentara perdamaian ke Suriah dan jalur Gaza untuk meredakan konflik antara Israel dan Palestina

 

 

 

  1. Bentuk-bentuk kerja sama di bidang keamanan negara

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sedangkan, pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13 adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

Jadi, bentuk kerja sama di bidang keamanan, antara lain:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara melaksanakan siskamling dengan kerjasama antara warga, pihak polisi, hansip dan pihak lainnya.
  2. Menegakkan hukum dengan cara apabila ada kasus pencurian, pembunuhan maka bisa bekerja sama antara warga bisa melaporkan ke pihak polisi untuk bisa menangani kasus tersebut.
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, seperti ketika terjadi bencana alam (longsor, banjir dan sebagainya) pihak polisi dan TNI dan warga saling bekerja sama untuk memperbaiki kondisi bangunan yang ditempati warga, membersihkan kondisi lingkungan, dan mengamankan keadaan warga yang masih membutuhkan bantuan.
  4. Komponen pertahanan dan keamanan

Sumber daya pertahanan militer merupakan hasil tranformasi dari kekuatan komponen pertahanan militer yang terbentuk dari beberapa kekuatan pertahanan negara, meliputi Komponen Utama yang diperkuat dengan Komponen Cadangan dan Pendukung.

  • Komponen Utama

Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

  • Komponen Cadangan

Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan dan diorganisasikan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama.

  • Komponen Pendukung

Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan ditata untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen Pendukung dikelompokkan dalam segmen-segmen yang terdiri atas tiga unsur, yakni Sumber Daya Manusia (garda bangsa, tenaga ahli/ profesi dan warga negara lainnya), Sumber Daya Alam/Buatan yang diwujudkan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis serta sarana dan prasarana nasional yang dikelompokkan dalam sarana dan prasarana matra darat, matra laut, dan matra udara, serta industri nasional untuk digunakan bagi kepentingan pertahanan (Kementerian Pertahanan, 2015: 57-58).

  1. Implementasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di masyarakat
  2. SISKAMLING

Keterangan : Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungannya, sehingga siskmaling merupakan salah satu bentuk nyata pertahanan dan keamanan yang ada di kehidupan masyarakat.

  1. PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA

Keterangan : salah satu contoh upaya dari pemerintah untuk membangun kesadaran bela negara yang merupakan salah satu upaya revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa sebagai bentuk usaha pertahanan dan keamanan negara.

  1. SISHANKAMRATA

Keterangan: SISHANKAMRATA singkatan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta adalah suatu sistem pertahanan dan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan keamanan negara.

  1. PECALANG

Pecalang berasal dari kata calang, dan menurut theologinya diambil dari kata celang yang berarti waspada. Diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (desa adat), disebutkan bahwa Pecalang atau langlang atau dengan sebutan lainnya adalah satuan tugas (satgas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik di tingkat banjar pakraman atau di wilayah desa.

Sumber :

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia.  Jakarta:Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. (BSE) Buku Siswa PPKn Kelas VII, Edisi Revisi 2016, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

 

 

Tinggalkan Balasan