Loading...
Materi Pembelajaran

Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945

Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen

 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu:

  1. Pembukaan (Preambule)
  2. Batang Tubuh
  3. Penjelasan

Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari atas dua bagian, yaitu:


  1. Pembukaan;
  2. Pasal-Pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Sebelumnya, UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 79 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan

 

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak berbuat sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika negara Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia.

Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya,situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat Bryce (https://datospdf.com) hal-hal yang menjadi alasan suatu negara memiliki Undang-Undang sebagai berikut:

  1. adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut,
  2. adanya kehendak dari penguasa negara dan rakyat untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya,
  3. adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya,
  4. adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama

Berdasarkan pendapat Bryce tersebut di atas, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti (adanya kepastian hukum).

Kalian mungkin pernah mendengar kata konstitusi. Apa itu konstitusi dan apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar?. Apa itu konstitusi? Ada berapa macam konstitusi? Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan penyelenggaraan suatu negara (MPR RI, 2012:109). DI Indonesia Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah satu-satunya hukum dasar. Selain hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

 

KONVENSI

Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Selain hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam pratik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan anggota DPR. Konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan.

Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sifat Konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis serta konstitusi fleksibel – rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Charta dan Bill of Rights. Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar

Suatu Undang-Undang Dasar dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah Undang-Undang Dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, Undang-Undang Dasar tersebut dapat dikatakan rigid.

Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman

Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

baca : Kedudukan, fungsi dan Sifat UUD 1945

 

Sifat UUD 1945

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang memuat aturan pokok saja menyerahkan aturan-aturannya kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.

Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat Undang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut:

  1. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
  2. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
  3. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
  4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

 

Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi.

Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut:

Alat Kontrol

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengatur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan

Penentu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

full materi download disini :

Modul K13 Kelas 8 Menumbuhkan kesadaran terhadap UUD 1945

 

 

Tinggalkan Balasan