Loading...
Pembelajaran

Materi PPKn K13 Edisi Revisi Jenjang SMP Kelas 7 Sem 1 Tentang Sejarah Perumusan Pancasila

Peta Konsep PPKn Jenjang SMP Kelas VII/1

Materi Pokok : Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

KI 3 KD 1

Tujuan Pembelajaran

  1. Mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI.
  2. Membedakan pendapat para pendiri negara tentang perumusan Pancasila
  3. Menganalisis proses perumusan Dasar Negara dalam Sidang Panitia Sembilan.
  4. Menyusun laporan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.
  5. Menyajikan hasil Laporan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai Yang Ingin Dicapai


  1. Nilai Spiritual dengan ditunjukkan dan menguatkan rasa syukur kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan yang diberikan
  2. NIlai social terkait dengan siswa mampu menghargai keberagaman SARA dalam tubuh Indonesia
  3. Nilai keterampilan berkaitan dengan cara kerja siswa dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan

 

Materi Sejarah Perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia

Pembentukan BPUPKI

Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua

wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso.

Sidang-sidang BPUPKI

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan UndangUndang Dasar.

Konsep Negara dan Pengertian Negara

Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”.Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu”.Max Weber: “Negara suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara dalam suatu wilayah”.

Robert M. Maciver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah, yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa”.

Miriam Budiardjo: “Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah”.

Syarat Berdirinya Negara

  1. Penduduk
  2. Wilayah
  3. Pemerintahan yang berdaulat
  4. Pengakuan Negara lain

Perumusan Dasar Negara dalam sidang BPUPKI

Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar Negara. Konsep yang disampaikan memiliki perbedaan tetapi tetap ada persamaan Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri.

Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Sosial

Kemudian berubah setelah diversi tertulis: menurut

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan persatuan Indonesia
  3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonsia merdeka adalah sebagai berikut:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk philosophische grondslag atau weltanschauung. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut.

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia Kecil beranggotakan delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Drs. Mohammad Hatta.

Sesudah sidang Chuo Sangi In, Panitia Kecil mengadakan rapat membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut : Ir. Soekarno sebagai ketua, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis, Mr. Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan), Kyai Haji Wahid Hasjim, Kyai Haji Kahar Moezakir, Haji AgoesSalim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Panitia Kecil yang berjumlah sembilan orang ini dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan

tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar). Rapat ber langsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antarpeserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Hasil rapat menghasilkan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.

 

1.Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya.

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.Persatuan Indonesia

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah ”Piagam Jakarta” tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Mohammad Hatta bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian

kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

  1. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang PPKI

Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perdebatan Penetapan Pancasila terkait isi dari Pancasila

Menurut Muhammad Hatta dalam tulisan “Wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra” yang ditulis pada 16 Juni 1978, BPUPKI kemudian membentuk tim yang terdiri dari sembilan orang untuk merumuskan kembali Pancasila yang dicetuskan Soekarno. Adapun sembilan orang itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.

Sembilan orang itu kemudian mulai mengubah susunan Pancasila versi Soekarno.

“Ketuhanan Yang Maha Esa” ditempatkan menjadi sila pertama. Sila kedua yang disebut Soekarno sebagai “Internasionalisme atau perikemanusiaan” diganti menjadi “Perikemanusiaan yang adil dan beradab”.

Adapun sila “Persatuan Indonesia” digunakan untuk menggantikan “Kebangsaan Indonesia. Pada sila keempat, digunakan kata “Kerakyatan”. Sedangkan terakhir, digunakan sila “Kesejahteraan Sosial”.

Menurut Hatta, pada 22 Juni 1945 rumusan hasil Panitia 9 itu diserahkan ke BPUPKI dan diberi nama “Piagam Jakarta”. Namun, ada sejumlah perubahan pada sila pertama pada Piagam Jakarta.

Adapun sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

Hamka Haq dalam buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam (2011) menulis bahwa sila itu merupakan hasil kompromi antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan yang mencuat selama rapat BPUPKI berlangsung. Sejumlah pembicara dalam sidang BPUPKI dari kalangan Islam, seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, menilai bahwa kemerdekaan Indonesia diraih juga berkat perjuangan umat Islam.”Tak akan ada nation Indonesia tanpa umat Islam. Lebih dari itu, karena kalangan nasionalis Indonesia yang berjuang dalam lingkup nasional yang mula pertama memang berwatak Islam,” demikian pernyataan Ki Bagoes, seperti dikutip dari buku yang ditulis Hamka Haq.

Argumen itu kemudian disanggah karena dinilai hanya melihat bangsa Indonesia berdasarkan demografis. Umat Islam di Indonesia memang mencapai 90 persen. Jika melihat kondisi geografis, khususnya di Indonesia timur, maka komposisinya berbeda.

Pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke itu juga yang menyebabkan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Oleh karena itu, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta.

Tujuh kata itu, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, kemudian dihapus.

“Sesungguhnya tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja, pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia timur keberatan kalau tujuh kata itu dibiarkan saja, sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam,” demikian penjelasan Muhammad Hatta.

Hingga kemudian, rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang dikenal saat ini, yaitu:

  1. Ketuhanan yang Maha Esa
    2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
    3. Persatuan Indonesia
    4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
    5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Karena ketidakpuasan atas perubahan tadi banyak tokoh-tokoh Islam yang membuat ini menjadi masalah. Namun Ir.Seokarno mencoba berunding dan memberi pengertian pada mereka semua. Adapun perbedatan yang terjadi seputar dasar ini adalah sebagai berikut :

 

  1. Perdebatan Soekarno-Natsir tahun 1930-an sampai 1942.

 

Natsir berkeinginan mendirikan Negara nasional berdasarkan Islam justru karena dia seorang democrat sejati. Dalam pandangan Natsir, umat Islam ada 80% maka wajarlah kalau mereka menginginkan Negara Islam. Hal ini dibantah Soekarno yang mengatakan bahwa agama Islam pada bangsa Indonesia hanyalah lapisan tipis belaka dari keyakinan orang-orang Islam Indonesia. Kalau lapisan itu dikelupas maka yang terlihat sebagian besarnya adalah animisme dan dinamisme.

 

  1. Perdebatan Soekarno vs Haji Agus Salim

Soekarno jelas-jelas menginginkan nasionalisme sekuler setelah Indonesia merdeka nanti. Sementara itu Agus Salim menolak pendapat Soekarno karena ia khawatir itu sangat rentan terjatuh pada chauvinism atau ultra nasionalisme. Agus Salim lebih menginginkan nasionalisme Islam, karena lebih bersifat universal.

 

  1. Perdebatan Soekarno dengan Ahmad Hassan

Tema debat mereka adalah pernyataan, “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman.” Menurut Soekarno itu hadits dan sebagai konsekwensinya umat Islam harus melaksanakan itu, sedangkan menurut Hassan itu hadits palsu.

 

  1. perdebatan antara SI Pusat dengan SI Semarang.

SI Pusat mencita-citakan Negara Islam Indonesia dengan ekonomi yang kuat ditandai dengan kuatnya Pengusaha pribumi. Jiwa zaman saat itu pribumi adalah Islam. Hal ini sangat ditentang oleh SI Semarang yang ingin Negara Indonesia dengan masyarakat tanpa kelas dan tidak ada kapitalisme. Pengusaha termasuk pengusaha pribumi –menurut mereka adalah kapitalis, dan kapitalis adalah jahat. Akhirnya dari tesis SI Pusat lalu ada antithesis SI Semarang dicapailah sintesis dalam kongres CSI (Centraal Sarekat Islam) ke-2, yaitu Indonesia yang dicita-citakan adalah Negara Islam Indonesia yang memerangi kapitalisme yang jahat ( berarti dalam pandangan mereka ada juga kapitalisme yang baik).

 

  1. Perdebatan di BPUPKI

Perdebatan berikutnya terjadi di BPUPKI tentang perlu atau tidaknya Islam dijadikan dasar Negara. Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato yang terkenal sebagai peristiwa lahirnya Pancasila. Setelah BPUPKI dibubarkan, lalu diganti PPKI, lahirlah Piagam Jakarta yang rencananya akan jadi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter lahir dari perdebatan yang keras, sengit, panjang dan berlarut-larut. Ini merupakan kesepakatan bulat. Dengan sila pertamanya yang terjenal yaitu “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” PPKI menyetujui sebulat-bulatnya rancangan pembukaan UUD yang disusun oleh anggota-anggotanya: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebardjo, AA Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, KHA Wahid Hasyim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim. Karena rancangan pembukaan UUD itu ditandatangani oleh Sembilan orang tadi di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, maka pembukaan itu disebut Piagam Jakarta, nama yang diperkenalkan pertama kali oleh Yamin. Tanggal 11 Juli 1945 Latuharhary menyatakan keberatannya terhadap Pancasila, lalu dibantah Agus Salim. Soekarno kemudian menengahi dan mengingatkan, “Piagam ini sudah hasil kesepakatan bulat dan resmi.” Pada tanggal 14 Juli 1945 Ki Bagus Hadikusumo keberatan dengan piagam Jakarta dan ingin menjadikannya lebih Islami lagi. Soekarno kembali mengingatkan bahwa Piagam Jakarta sudah merupakan kesepakatan bulat antara golongan nasionalis dengan golongan Islam.

Tetapi menjelang tanggal 18 Agustus  1945 Mohammad Hatta mengatakan bahwa ada perwira Jepang utusan orang Indonesia Timur meminta tujuh kata dalam sila pertama pancasila versi Piagam Jakarta dihapus. Kalau tidak, orang Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Yang mengherankan, Hatta lupa nama perwira Jepang itu. Padahal Hatta adalah seorang yang daya ingatnya sangat kuat. Masak untuk persoalan yang sangat penting dan menentukan Hatta lupa. Jangan-jangan ini hanyalah karangan Hatta belaka. Hatta kemudian melobi Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman SIngodimejo untuk menghapuskan tujuh kata itu. Kedua tokoh Islam ini setuju. Bagi sebagian pengamat sejarah, Hatta, Ki Bagus, dan Kasman, telah mengkhianati Piagam Jakarta, apa yang disebut SOekarno sebagai kesepakatan bulat hasil perdebatan sengit, lama, keras, antara golongan Islam dan golongan nasionalis.Sebuah sidang resmi yang menghasilkan kesepakatan dengan susah payah dihapus hanya oleh lobi, suatu peristiwa yang sangat ironis.

 

  1. Perdebatan dalam sidang dewan konstituante 1955-1959.

Perdebatann ini dipicu oleh pidato Presiden Soekarno di Amuntai Kalimantan Selatan, 27 Januari 1953. Pidato inilah penyulut disintegrasi bangsa, karena reaksi-reaksi yang banyak. Soekarno mengatakan bahwa jangan sekali-sekali mendirikan Negara Islam karena akan menyakiti orang-orang non Islam. Kesalahan Soekarno adalah, Pertama, sebagai pemimpin Negara dan bangsa yang seharusnya tidak berpihak, ia berpihak. Hal ini dikuatkan oleh BJ Boland –seorang pastor dari Belanda- dalam bukunya Pergumulan Islam di Indonesia. Kedua, pembentukan Negara dengan ideology apapun baik itu Komunis, Sosialis, Pancasila, atau Islam dibolehkan dalam UUDS 1950 yang berlaku saat itu, asal memenuhi syarat. Hal ini berlanjut terus dalam polemic di media massa dan kampanye-kampanye pemilu dari tahun 1953-1955 dan dilanjutkan dengan perdebatan bebas di Konstituante. Perdebatan di Konstituante adalah antara yang membela Islam versus yang membela Pancasila. Hal ini disebabkan karena pertentangan ideology di antara mereka, yaitu antara nasionalis, komunis, dan non Islam di satu pihak, semua mengeroyok Islam di pihak lain. Perbedaan pendapat di antara mereka ini akhirnya membawa mereka ke dalam pengelompokan pemikiran dalam siding Konstituante. Pertama kelompok pemikiran Islam.

Bagi mereka, mengajukan Islam sebagai dasar Negara merupakan suatu usaha untuk membentuk tatanan Negara yang dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan aman. Hal itulah yang mendorong mereka berusaha keras untuk menggolkan keinginan mereka. Usaha-usaha mereka kandas karena soal teknis, karena suara mereka tidak mencapai 2/3 dari suara yang disyaratkan untuk disetujui.Di samping itu, perjuangan menggolkan Islam sebagai dasar Negara mereka anggap sebagai ibadah. Kedua kelompok pemikiran Pancasila, Kelompok ini terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang alasan mereka masing-masing saling berbeda untuk mempertahankan Pancasila dan menolak Islam sebagai dasar Negara.

 

Semangat Negarawan dari Proses penetapan dan perdebatan Pancasila sebagai dasar Negara

Sebagai salah satu cikal bakal pedoman karakter warga Negara Indonesia tentu terkait dengan semangat nasionlisme. Semangat persatuan sebagai asa dari Kebinekaan ini berbatasan langsung dengan kebutuhan keberagaman di Indonesia. Baik itu terkait agama, adat, suku samapai antar golongan yang memiliki sensitifitas  tersendiri. Kebutuhan memahami dari perbedaan inilah yang kemudia di tuangkand alam proses penetapan pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila dalam proses perumusannya mampu menghilangkan 7 kata dalam sila pertama dengan pertimbangan yang sangat nasionalis. Padalah panitia smebilan didalamnya semuanya adalah beragama islam dan mampu mengakomodir nilai spiritual secara tinggi dengan mengenyampingkan kepentingan golongan demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Inila yang perlu diteladani dari aspek proses perumusan dan penetapan pancasila yang sekarang ini menjadi dasar Negara yang dikukuhkan.

Tinggalkan Balasan