Loading...
Pembelajaran

Nilai Nilai Luhur Pancasila

Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memeberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak seorangpun dapat memaksa orang atau kelompok lain untuk memeluk agama tertentu. Bahkan negara sekalipun tidak dapat memaksakan kehendaknya agar seseorang memeluk agama tertentu. Supaya kehidupan masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis, maka antar pemeluk agama yang berbeda-beda itu harus saling hormat- menghormati dan bekerjasama satu sama lain.  (Drs. I Made Suwanda, M.S,2017:10)

Dengan sila ketuhanan ini, sekaligus dengan penjabarannya di konstitusi, ditegaskan bahwa Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah negara religious (religious national state). Di negara tidak boleh ada sikap dan pebuatan anti ketuhanan dan anti keagamaan. Negara tidak mewakili agama tertentu tetapi harus memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanannya jika warganya dalam melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. 4 Pilar, MPR RI


Nilai Kemanusiaan

Nilai kesetaraan adalah suatu keadaan yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Manusia diberlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya. Sedangkan nilai keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai (4 Pilar MPR RI).

Nilai Persatuan

Nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat-istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadidaya tarik ke arah kerjasama, kearah resultante/sintesa yang lebih harmonis. Hal inisesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”(Drs. I Made Suwanda, M.S, 2017).

Baca juga : Bentuk Ancaman Terhadap Penerapan Nilai Pancasila

Nilai Kerakyatan

Nilai sila keempat mengandung makna : suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam untuk mufakat, atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat, serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi tercapainya kebaikan hidup bersama. (Drs. I Made Suwanda, M.S, 2017)

Nilai Keadilan sosial

Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian,
12 keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Disamping itu wajib melaksanakan juga keadilan komulatif (keadilan antar WNI dengan WNI): keadilan legal/taat (taat atau loyal terhadap negara); dan keadilan distributif (keadilan membagi sebagai kewajiban negara kepada WNI). Semua keadilan ini perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perlu juga dipupuk sikap solider, bekerjasama dengan sesamanya, membuka diri bagi kepentingan bersama merupakan sifat- sifat perilaku dalam keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi.

Materi lain Download disini :

Materi Ajar PPKn K13 Kelas X Bab Nilai Nilai Pancasila dalam Praktek Penyelenggaraan Negara

 

Tinggalkan Balasan